Segera Sahkan RUU PKS, Saatnya Lindungi Perempuan

 Segera Sahkan RUU PKS, Saatnya Lindungi Perempuan

Dihimpun dari data yang diperoleh dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, tercatat bahwa terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perumpan pada tahun 2019. Dari rentang waktu 2011-2019 terdapat 46.968 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan baik dalam lingkup personal maupun publik. Komnas perempuan menyebutkan bahwa setidaknya dalam waktu dua jam sekali ada tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual.

Untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah kasus 2.341, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 1.417 kasus. Peningkatan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan yang paling banyak digolongkan dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual dengan jumlah kasus 571. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada pengaduan kasus cyber crime dengan jumlah 281 kasus pada 2019, dan pada tahun sebelumnya tercatat ada 97 kasus atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sebanyak 300%. Kasus cyber terbanyak berupa ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kemudian untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan dengan 2018 juga mengalami peningkatan sebanyak 47% pada tahun 2019, dan korban terbanyak dari disabilitas intelektual.

Sementara itu, penyelesaian dari kasus kekerasan seksual selama ini kerap kali merugikan pihak korban perempuan. Seperti contoh pada kasus Baiq Nuril yang sempat menarik banyak perhatian masyarakat. Baiq Nuril yang merupakan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram NTB. Ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan divonis hukuman enam bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp. 500 juta. Ia dianggap melanggar UU ITE karena menyebarluaskan konten elektronik yang berisi tindakan asusila. Konten elektronik yang berisikan rekaman percakapan telepon dengan Kepala Sekolah SMAN 7 yakni Muslim, kepada Baiq Nuril yang dianggap berisi pornografi. Padahal Baiq Nuril menyimpan rekaman tersebut karena ia telah mengalami pelecehan seksual dari Kepala Sekolah.

Kasus yang menimpa Baiq Nuril terjadi karena dikenalinua kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Juncto Pasal 45 UU ITE. Sehingga, tindakan merekam yang dilakukan Baiq Nuril tersebut tidak dinilai sebagai upaya melakukan pembelaan diri terhadap kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya. Sungguh miris bukan? Status korban dbalikkan menjadi pelaku penyebar konten asusila.

Adapun kasus kekerasan seksual lain, contoh seperti kasus pelecehan seksual yang menimpa Agni (nama samaran) yang merupakan mahasiswa UGM. Ia mengalami pengalami pelecehan seksual saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli 2017 dengan inisial HS sebagai pelaku. Kasus ini berbuntut dengan jalan damai yang beralasan apabila penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum akan mendapatkan keadilan yang cukup berat untuk dijalani.

Kemudian adapula kasus yang disebut dengan "Gilang Bungkus". Gilang diduga melakukan pelecehan seksual lewat fantasi dengan kain jarik. Ia dikabarkan meminta tubuh korbannya untuk dibungkus kain jarik dengan alasan kepentingan riset atau penelitian.

Pelaku usia 22 tahun dengan nama lengkap Gilang Aprilian Nugraha tersebut tak dijerat dengan kasus pelecehan seksual. Melainkan Polrestabes Surabaya menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (4) dan atau Pasal 29 Juncto Pasal 45B undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Akan tetapi, menurut ahli hukum pidana dari Univesitas Trisakti yakni Abdul Ficar Hadjar menyebut bahwa kasus ini jelas pelecehan seksual. Namun, dalam sebuah artikel di Hukumonline, diterangkan bahwa dalam KUHP sebenarnya tidak terdapat istilah pelecehan seksual. Sedangkan menurut Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan yakni Rivanlee Anandar mengungkapkan penggunaan UU ITE dalam kasus tersebut menandakan isu pelecehan seksual masih dianggap sebelah mata.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas tersebut dapat dilihat kondisi sebenarnya. Kondisi perempuan Indonesia yang mengalami kehidupan yang tidak aman. Sehingga payung hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual jelas sangatlah dubutuhkan saat ini. Maka Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan. Perempuan Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang komprehensif untuk memberikan rasa aman serta menjadi jawaban atas kebuntuan dan kendala para korban kekerasan seksual dalam mencapai keadilan.

Dalam RUU PKS, Kekerasan Seksual dikalsifikasin menjadi sembilan jenis, antara lain: 1) Pelecehan Seksual, 2) Eksploitasi Anak 3) Pemaksaan Kontrasepsi 4) Pemaksaan Aborsi, 5) Pemerkosaan, 6) Pemaksaan Perkawinan, 7) Pemaksaan Pelacuran, 8) Perbudakan Seksual, dan 9) Penyiksaan Seksual. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana dan hanya mencakup dua hal yakni pemerkosaan dan pencabulan.

Dengan dijelaskannya kekerasan seksual yang lebih luas dalam RUU PKS, tentu akan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini lolos dari hukum hanya karena perbuatan mereka tak memenuhi unsur legalitasa sebagai tindak pidana.

Pentingnya RUU ini untuk didukung karena RUU PKS ini tidak hanya melindungi korban kekerasan secara langsung, melainkan juga memeberikan perlindungan atau keamanan bagi keluarga korban dan saksi yang ingin memberikan kesaksian mereka selama proses hukum. Permasalahan utama yang acapkali ditemukan oleh keluarga korba atau saksi kunci kekerasan seksual ialah mereka kerap kali memperoleh ancaman atau bahkan kekerasan untuk membungkam kesaksian mereka. Dalam RUU ini juga pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan rehabilitasi. Sehingga RUU ini tidak hanya melindungi para korban pelecehan seksual melainkan juga pelaku kekerasan seksual akan diberikan rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (3). Adapun fungsi dan tujuan dari rehabilitasi ini ialah mencegah agar tindakan kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

Pengesahan RUUK PKS telah menjadi kebutuhan hukum. Jika RUU PKS tidak segera disahkan tentu akan membuat keadaan semakin memburuk. Kekerasan seksual itu nyata adanya dan mengancam siapapun saat ini. Sehingga mereka yang telah menjadi korban belum mendapatkan keadilan yang selaku menjadi korban. Pemerintah atau nergara tentu bertanggungjawab untuk memberikan dan menciptakan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan terhadap martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus segera dihapuskan. Dengan rasa penuh keprihatinan, sekali lagi, RUU PKS harus segera disahkan demi melindungi keberlangsuangan hidup yang aman, damai dan sejahtera bagi kita semua. (Dilansir dari Kumparan, dengan Nafsikhotimah sebagai penulis dan dipublikasikan pada 12 Januari 2021).

0 Comments

Posting Komentar