PT Surveyor Indonesia Kantongi Akreditasi Jadi Lembaga Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Istimewa
PT Surveyor Indonesia (Persero) kini telah kantongi akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga BUMN yang bergerak dibidang Survei, inspeksi, dan konsultasi itu dapat segera menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pada Selasa kemarin, disebutkan oleh BPJPH yang ada di Jakarta bahwa status akreditasi bagi PT Surveyor Indonesia untuk menjadi LPH itu didasarkan pada Surat Keterangan Akreditasi yang dikeluarkan BPJH pada 22 Desember 2020.

Surat Akreditasi tersebut diserahkan secara virtual oleh Kepala BPJPH Sukoso kepada Direktur Komersil PT Surveyor Indonesia Tri Widodo di Jakarta pada 28 Desember 2020.
Surveyor Indonesia memiliki ruang lingkup pemeriksaan makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan, sedangkan untuk pemeriksaan jasa, BUMN itu memiliki ruang lingkup pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 12 dan Pasal 13 serta PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, BUMN tersebut telah dinyatakan sesuai dengan sistem, teknis dan prinsip syariah serta telah memenuhi persyaratan pendirian LPH.

Selain itu juga, Surveyor Indonesi telah memenuhi persyaratan pada pasal 30, pasal 31, pasal 33, pasal 34, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH  pasal 36, pasal 37, pasal 39 dan pasal 41.

Kemudian BUMN tersebut juga lolos dalam verifikasi dokumen dan lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26-27 Oktober 2020 serta pada 11 November 2020.

Dinyatakan juga pada pasal 6 poin f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, BPJPH memiliki wewenang melakukan akreditasi terhadap LPH.

Setelah dikeluarkannya surat ketengan akreditasi, PT Surveyor akan segera menindaklanjuti dengan mendirikan LPH. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 UU, syarat pendirian LPH adalah memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
syarat lainnya juga meliputi mengantongi akreditasi dari BPJPH, memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang, dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Kepala BPJH Sukoso menyebutkan bahwa PT Surveyor telah memenuhi semua persyaratan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. LPH yang didirikan merupakan amanat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Sukoso pun menambahkan bahwa sesuai dengan undang-undang, BPJPH berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap LPH. Kemudian LPH memiliki kesempatan yang sama untuk melalukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

Menurutnya, memeriksa dan menguji adalah hal yang berbeda. Menguji merupakan proses penelusuran (tracing) kehalalan suatu produk. sehingga memerlukan laboratorium atau kerjasama dengan laboratorium yang memiliki ISO 17025.

Ia pun juga berpesan kepada PT Surveyor untuk melaksanakan amanah sebagai LPH secara profesional dengan menerapkan good govermence, sehingga menumbuhkan kepercayaan dalam pengelolaan JPH, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan slogan  BPJH yaitu "Halal Indonesia untuk mayrakat dunia".

Sukoso menyerahkan surat keterangan akreditasi secara virtual dan bentuk fisik surat disampaikan oleh Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal Sri Ilham Lubis kepada Senior Vice President PT Surveyor Djusep Sukrianto.

Kemudian Direktur Komersil PT Surveyor Tri Widodo menyatakan sangat bangga dan gembira atas penetapan LPH. Pihaknya berkomitmen mengembang amanah dan melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal.

Ia pun menambahkan bahwa sebagai BUMN pihaknya juga mengemban amanah sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sehingga harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat peduli pada produk dan jasa halal.

LPH sendiri bertugas untuk memriksa kehalalan dari suatu produk sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Hasil pemeriksaannya akan menjadi bahan untuk MUI membuat fatwa kehalalan. Kemudian atas dasar fatwa itulah suatu produk dapat dikatan halal dari BPJPH. (ANTARA NTB)


0 Comments

Posting Komentar