Pemerintah Resmi Larang Aktivitas FPI

 

Foto: Mahfud MD memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait perkembangan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan. (tangkapan layar youtube Kemenko Polhukam RI)

Rabu, 30/12/2020 Pemerintah menetapkan untuk melarang segala aktivitas Ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal ini sejalan dengan keputusan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Mahfud menyebutkan bahwasanya sejak 20 Juni 2019 secara dejure FPI telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap melakukan kegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan tindak kekerasan, sweeping, propokasi dan lain sebagainya.

Ia juga menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukannya, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

Mahfud menyatakan, bagi aparat-aparat pemerintah yang ada di pusat dan daerah, jika ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan FPI, maka dianggap tidak ada dan harus ditolak. Karena FPI tidak mengantongi legal standing lagi terhitung mulai hari ini.

Mahfud mengungkapkan pelarangan aktivitas FPI ini tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT. 

Secara lebih rinci Eddy Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi 6 alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI.

Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhineka TunggaL Ika.

Kedua, Isi anggaran dasar FPI yang bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.

Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Eddy menambahkan sehingga terhitung pada 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.

Keempat,bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.

Kelima, bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data terdapat sebanyak 35 orang telah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dari angka tersebut, sebanyak 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana.

Eddy menyebutkan sebanyak 206 orang telah terlibat dalam berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana.

Keenam, telah terjadi berbagai pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. (CNBC INDONESIA, KOMPAS.COM)




0 Comments

Posting Komentar