Januari 2021, Jembatan Lombok-Sumbawa Akan Mulai Studi Kelayakan

Januari 2021, Jembatan Lombok-Sumbawa Akan Mulai Studi Kelayakan
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersama Direktur PT Nabil Surya Persada, Fauzi melakukan penandatangan kerjasama studi kelayakan "feasibility study" rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disaksikan Sekda NTB HL Gita Ariadi dan sejumlah pimpinan Irganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB di ruang kerja Gubernur NTB di Mataram, Rabu (23/12/2020). (ANTARA/Nur Imansyah).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama PT Nabil Surya Persada telah menandatangani kerjasama studi kelayakan atau feasibility study rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang akan dimulai pada januari 2021 nanti.

Fauzi selaku Direktur PT Nabil Surya Persada (NSP) menyatakan penandatanganan studi kelayakan tersebut sebagai kesungguhan pemerintah daerah untuk membangun jembatan penghubung Lombok-Sumbawa dengan tujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat. ia mengungkapkan hal tersebut usai menandatangani kerjasama bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, pada Rabu kemarin.

Fauzi juga menambahkan bahwa studi kelayakan tersebut akan mulai diberlangsungkan pada januari 2021 mendatang. Ia juga berharap agar usaha yang dilakukan bersama ini dapat terlaksana dengan baik dan segera terealisasi.

Gubernur NTB sangat mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa tersebut. Akan tetapi ia menekankan pembangunan tersebut tidak bisa didanai oleh daerah. Oleh karenanya, jika menggunakan anggaran daerah tidak akan bisa, karena dana yang dibutuhkan sangatlah besar. Sehingga membutuhkan suntikan dana dari investor.

H Amry Rakhman selaku Kepala Bappeda Provinsi NTB menerangkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak NSP untuk melakukan uji kelayakan pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa. Dalam uji kelayakan tersebut ada beberapa aspek yang akan dilihat mulai dari aspek teknis, aspek ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya.

jika tahap uji kelayakan telah usai makan tahap selanjutnya pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat bahwa jembatan penghubung anatar pulau tersebut layak untuk dibangun.

Amry juga menambahkan bahwa setelah MoU ia akan membahas kembali dengan NSP bagaimana kerangka yang menjadi acuan atau pedoman pada uji kelayakannya. Uji kelayakannya akan dimulai awal 2021 dan studi kelayakannya paling telat 1 tahun.

Kemudian ia juga menerangkan bahwa yang menjadi OPD dalam melakukan pendampingan dan pengawasan selama uji kelayakan berlangsung ialah Bappeda. (ANTARA NTB) 

0 Comments

Posting Komentar